Partai NasDem Menilai SK Penertiban Lokasi APK Cacat Hukum.

oleh -245 views

tvsigi.com, SIGI – Sekretaris Partai NasDem Kabupaten Sigi Rudi Asiko mengatakan, larangan pemasangan APK di lokasi tikungan jalan dan harus berjarak 50 meter dari perempatan maupun pertigaan jalan dinilainya tidak jelas, kabur, dan tidak berdasar. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi yang dikeluarkan Nomor : 569/HK.03.1.Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2018 tentang, Penertiban Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dinilainya cacat hukum.

“ Peraturan KPU Nomor 23 dan perubahannya nomor 28, maupun nomor 33 tahun 2018 tentang kampanye, hanya melaranag lokasi APK di jalan-jalan protokol dan di jalan bebas hambatan serta fasilitas umum, sementara di tikungan jalan dan perempatan maupun pertigaan tidak tercantum”ujar Rudi.

Lebih lanjut kata anggota DPRD Sigi dari Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan, akibat dari SK KPU Sigi tersebut para Caleg dan pengurus NasDem di tingkat kecamatan saat ini resah, dengan dikeluarkannya surat peringatan dini itu dan penertiban APK oleh Panwaslu disetiap kecamatan masing-masing.

“biar APK yang di lorong-lorong perempatan maupun pertigaan kampung mereka bawaslu lakukan sapu bersih, dan kerugian ini tentu tidak hanya dirasakan Partai NasDem namun juga Parpol lainnya” ujar Rudi yang mencalonkan kembali di Dapil Dolo Raya.

Sementara Ketua Badan Advokasi Hukum (Bahu) Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tengah Asriadi Malewa SH menyarankan, agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sigi mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Sigi untuk merevisi kembali SK tersebut.

“SK itu mestinya juga menjadi bagian dari pengawasan Bawaslu, dan harusnya Bawaslu setempat dapat mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Sigi, untuk melakukan Revisi tidak harus menerima mentah SK tersebut, namun melihat dulu peduman regulasi awalnya”kata Adi di Palu.

Menurutnya, Bawaslu dan jajaran Panwascam di Kabupaten Sigi tidak bisa menjadikan SK tersebut sebagai dasar hokum, dalam melakukan penertiban APK yang dipasang oleh peserta Pemilu, di pertigaan atau perempatan jalan maupun perempatan atau pertigaan lorong jalan.

“Karena SK yang dikeluarkan KPU Sigi itu cacat hokum, maka Bawaslu dalam melakukan tindakan pengawasan terhadap pemasangan APK dan Bahan Kampanye lainnya, cukup menggunakan dasar hukum Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 dan perubahannya, hingga menunggu SK KPU Sigi tersebut diperbaiki,”tutupnya.HW