Pelaporan LPK, Terima SP2HP Tipidkor Polda.

oleh -187 views

Pelaporan LPK, Terima SP2HP Tipidkor Polda

PALU – Berdasarkan rujukan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan Laporan Informasi (LI) nomor : Ll/13/V/2019, serta Surat perintah penyelidikan Nomor : SP. lidik/105/V/2019/Ditreskrimsus, tanggal 07 Mei 2019.

Kepolisian Daerah (Polda) Suteng Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) melayangkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK – RI ) Perwakilan Sulteng.

Dalam SP2HP yang bernomor SP2HP/339/VI/2019 Dit Reskrimsus itu disebutkan, bahwa laporan DPW LPK Sulteng tentang dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar dana bantuan bencana Yayasan Islah bina Umat berupa dana sumbangan proyek bantuan rumah korban bencana gempa bumi di Sulteng yang diduga dilakukan oleh oknum Lurah Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu dalam pengembangan perkaranya telah dilakukan penyelidikan berupa pemeriksaan saksi – saksi sebanyak 4 orang.

Selain itu, diuraikan pula nama – nama saksi lain yang belum memenuhi undangan klarifikasi penyidik. Diantaranya Inisial NFA, ( 2 kali disurati), dan SHA dan KH (1 kali)

Dipoin 3, SP2HP yang ditandatangani Kabag Wasidik AKBP Yosep Helena Tenna Bay S.Sos MAP dan Kasubdit III Tipidkor AKBP Andi Batara Purwacara SH.SIk tersebut, tindaklanjut berikutnya akan melayangkan undangan klarifikasi kembali kepada yang oknum – oknum bersangkutan, untuk dilakukan pemeriksaan dan kemudian perkembangan proses penyelidikan akan disampaikan selanjutnya kepada pihak LPK sebagai pelapor.

Ditemui dikantornya, Ketua LPK – RI Sulteng, Ikbal borman SH mengatakan adanya SP2HP tertanggal 19 Juni tersebut, membuktikan bahwa Tipidkor Polda telah menindaklanjuti pelaporan, LPK mengapresiasi kerja Ditreskrimsus Polda Sulteng.

“Laporan kami dari tanggal 11 April 2019, Jika merujuk isi surat ini, yang telah diperiksa sementara, ada 4 orang warga penerima dana korban bencana, Kami sangat mengapresiasi hal ini,” ujar Ikbal Borman.

Namun, Ia juga sangat meyayangkan adanya pembangkangan atau upaya melawan hukum oknum – oknum yang terlapor tidak memenuhi panggilan klarifikasi penyidik, padahal kata Ikbal sudah 2 kali disurati dalam isi point 2, SP2HP.
Untuk itu, LPK berharap Tipikor Polda dapat bertindak tegas terhadap oknum – oknum terlapor.

” Informasi kami dengar ada yang sakit dan sibuk, sehingga mangkir hadiri panggilan penyidik, Kami berharap pihak penyidik Tipidkor untuk lebih tegas dalam surat berikutnya. Apalagi data bukti permulaan yang kami masukan sudah sangat cukup dan pengakuan warga korban yang telah diperiksa.

Hal ini sebagai bentuk preventif bagi terlapor dan tidak menimbukan opini publik ada keistimewaan kepada mereka yang terlapor tidak taat panggilan penyidik Polri Reserse Kriminal Khusus,” harap Ikbal Borman yang juga menjabat ketua Forum Pers Independent Indonesia di Propinsi Sulteng.

Menurut Ikbal Borman, pengawasan dana bantuan bencana di Sulteng harus menjadi prioritas secara bersama baik, oleh Lembaga, Warga, Pers, LSM agar penyalurannya berjalan sesuai mekanisme aturan yang ditetapkan dan tepat sasaran.

” Pengawasan dana bantuan bencana ini harus harus wajib kita kawal, agar tidak menjadi bencana korupsi kedepan, dalam hasil investigasi terbaru, Kami temukan banyak hal yang tidak sesuai ketentuan, bahkan kedepan kami akan melaporkan dugaan korupsi lainnya seperti pembangunan Huntara Jadup, dan dana santunan yang telah berjalan, kepada Tipidkor Mabes Polri, Kejagung dan KPK, ” Imbuhnya.(Tim)