Sidang Kriminalisasi Petani : Penasehat Hukum Terdakwa Minta JPU Hadirkan Asli PETA HGU PT. Mamuang

oleh -887 views

 

 

Pasangkayu(tvsigi.com)-Sidang pidana atas Hemsi alia S Frans, petani rio pakava kab. Donggala, yang dilaporkan karena memanen sawit di kebunnya sendiri oleh PT. Mamuang (perusahaan sawit anak perusahaan PT. Astra) kembali digelar pada kamis, 14/2/2019 di PN pasangkayu dengan agenda pembuktian dari JPU.

Dalam sidang tersebut, Penuntut Umum dari kejari pasangkayu menghadirkan 4 orang saksi, yaitu : andi arifuddin (kepala security PT.mamung), Muhammad Ilham (security), teguh ali musiaji (CDM PT. Mamuang), Yulianus Lombongnaung (karyawaN PT.Mamuang).

Hemsi alias Frans yang yang dalam sidang tersebut didampingi Penasehat Hukum (PH), Muh. Rasyidi Bakry,SH.LLM dan Harun, SH dari kantor PBHR sulteng, dengan tegas menolak keterangan para saksi yang menyatakan bahwa lokasi tanahnya masuk dalam wilayah HGU PT. Mamuang. “tanah milik saya, saya dan orang tua saya membuka secara langsung sejak puluhan tahun, ditanami sejak tahun 2006”.

Sementara itu, dalam sidang yang berlangsung selama 4 jam tersebut, PH terdakwa, Harun, SH, mempertanyakan alas hak PT. Mamuang atas klaimnya terhadap lokasi Hemsi. Harun meminta majelis hakim agar memerintahkan JPU menghadirkan asli peta HGU.

“kebenaran yang ingin dicari dalam kasus pidana adalah kebenaran materiil, maka sangat penting jika peta asli HGU sebagai alas hak PT. Mamuang sebagai saksi pelapor dalam perkara ini, harus diperlihatkan di hadapan persidangan untuk membuktikan bahwa TKP masuk wilayah HGU dan sawit yang ditanam diatasnya adalah milik PT.. Mamuang”, tegas Harun.

Atas permintaan PH Hemsi tersebut majelis hakim kemudian meminta JPU menghadirkan ahli dari BPN Pasangkayu dan asli peta HGU dimaksud.

Selanjutnya, untuk mendengarkan keterangan bukti / saksi-saksi lain yang diajukan JPU, maka sidang akan dilanjutkan senin, 18/2/2019.

“Untuk.mempercepat proses pemeriksaan perkara ini, mulai minggu depan sidang akan digelar 2x dalam seminggu (senin dan kamis), ucap ketua majelis menutup sidang.

Secara terpisah, Anggota DPRD Sulteng, Muhammad Masykur berharap proses persidangan terhadap kasus Hemsi tersebut jadi momen penting menguak tabir kelam yang selama ini kerap dijadikan “senjata horor” kriminalisasi terhadap petani.

Saya kira kuncinya ada didokumen peta HGU milik PT. Pasangkayu. Jika hal demikian dapat dimunculkan dipersidangan maka duduk kasus akan jadi terang. Sehingga ke depannya kasus serupa tidak berulang hanya karena entengnya wilayah diklaim sepihak, harap Masykur.

Sumber: Masykur.